Buruh Datangi DPRD Kota Cilegon Tuntut Kenaikan Upah

Jejak Solidaritas, Cilegon, 18 November 2024  Forum Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Cilegon menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon untuk menyuarakan tuntutan terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025 serta diberlakukannya kembali Upah sektoral pasca putusan MK no 168. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cilegon ini dihadiri oleh perwakilan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dari berbagai sektor, anggota DPRD, serta perwakilan Pemerintah Kota Cilegon.

Dalam audiensi tersebut, Forum Serikat Buruh/serikat Pekerja Kota Cilegon menuntut agar penetapan UMK 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan buruh di tengah kenaikan biaya hidup yang semakin tinggi, dengan dasar Kebutuhan Hidup Layak, Dengan Persentase kenaikan UMK 2025 sebesar 11,56%.Mereka juga mendesak agar DPRD Kota Cilegon mendorong Pemerintah Daerah untuk memberlakukan kembali Upah Minimum Sektoral Kota 2025. Serta melaksanakan secara penuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 terkait UU cipta kerja

Tuntutan Utama Buruh: Kenaikan Upah yang Sesuai dan Berlaku Adil

Forum Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Cilegon, bung Eko Susanto selaku Anggota Dewan pengupahan Kota cilegon yang juga merupakan Pengurus Pimpinan Daerah SP KEP SPSI Provinsi Banten, menyampaikan bahwa buruh di Kota Cilegon merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan upah minimum tanpa memperhatikan kebutuhan hidup layak. Menurutnya, penetapan UMK 2025 harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan, termasuk tingkat inflasi, kenaikan harga bahan pokok, serta kebutuhan dasar lainnya.

"Kami meminta agar DPRD mendesak Pemkot Cilegon untuk menetapkan upah minimum tahun 2025 sesuai KHL dan segara berlakukan kembali UMSK dengan mengacu pada Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK Tahun 2019. SK tersebut mengatur penetapan upah yang lebih berpihak pada buruh dan mampu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis," tegas Bung Eko dalam audiensi tersebut.

Respons DPRD Kota Cilegon

Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan yang memimpin audiensi, menyatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi para buruh dan berkomitmen untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah serikat buruh yang melakukan audiensi secara damai dan konstruktif.

"Kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Cilegon dan dinas terkait untuk membahas usulan ini. Kami memahami bahwa penetapan upah minimum sangat penting bagi kesejahteraan buruh, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini," kata Khairul Ichwan.

Pernyataan pihak DPRD Kota Cilegon langsung direspon oleh perwakilan Serikat Pekerja / Serikat Buruh "Kami berharap audiensi ini bisa menjadi langkah awal yang positif. Namun, jika tidak ada tindak lanjut yang nyata, kami siap untuk turun ke jalan dan melakukan aksi yang lebih besar," tegas Bung Eko.

Eko Susanto anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon juga salah satu Pengurus PD FSP KEP SPSI Prov. Banten
Eko Susanto,S.T., : Anggota Dewan Pengupahan Kota Cilegon serta Pengurus PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten

Dengan audiensi ini diharapkan tercapai kesepahaman antara pemerintah, DPRD, dan buruh untuk menetapkan kebijakan upah yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan para pekerja di Kota Cilegon. (Riyan) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini Besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral Kota Tangerang Tahun 2025

Gambar
(Jejak Solidaritas) Tangerang, 13 Desember 2024 Rapat Pleno Pengupahan yang digelar sejak Jum'at pukul 13.00 WIB akhirnya dapat diselesaikan pada hari Sabtu pukul 03.00 WIB. Rapat yang berjalan alot mengalami 3 kali penundaan namun akhirnya semua unsur yang terlibat dapat bersepakat merekomendasikan kenaikan UMK dan UMSK Kota Tangerang dengan rekomendasi yang akan diserahkan kepada PJ. Walikota dengan besaran sebagai berikut : Upah Minimum Kota Tangerang naik sebesar 6,5% dari UMK 2024 menjadi Rp. 5.069.708,36 Upah Minimum Sektoral direkomendasikan menjadi :  Sektoral 1 ditambahkan 7 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.424.587,95 Sektoral 2 ditambahkan 4 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.272.499,69 Sektoral 3 ditambahkan 3 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.221.799,61 Sektoral 4 ditambahkan 2 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.171.102,53 Sektoral 5 berdasarkan kesepakatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Pengusaha Dengan direkomendasikannya nilai kenaikan UMK dan UMSK kota Tangerang maka penetapan UM...
Baca selengkapnya

Buruh Kota Tangerang tuntut kenaikan upah tanpa PP 51/2023

Gambar
Jejak Solidaritas , 06 November 2024. Bertempat di Sekretariat KSPSI Kota Tangerang Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) wilayah Kota Tangerang menyampaikan tuntutan kenaikan upah tahun 2025 tanpa menggunakan PP 51/2023 yang menurut AB3 merupakan aturan yang cacat hukum pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Maman Nuriman, koordinator AB3 menyampaikan bahwa Upah Kota Tangerang tahun 2025 sudah seharusnya naik berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak (Kabut Bergerak). Beliau menyampaikan bahwa kenaikan Upah untuk Buruh lajang sebesar 11,56 % atau menjadi Rp. 5.382.374,46 merupakan angka yang relevan berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu pemerintah kota tangerang juga sudah seharusnya menetapkan pula upah berbasis keluarga dengan besaran untuk keluarga menikah ditambahkan 11,58% , keluarga tanggungan 1 anak ditambahkan 24,32%, keluarga tanggungan 2 anak ditambahkan 34,99% dari upah buruh lajang.  Da...
Baca selengkapnya

UMP Banten Tahun 2025 Diusulkan Hanya Naik 2,51%

Gambar
(Jejak Solidaritas) Serang, 9 Desember 2025 Penentuan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025 yang hari ini mulai dibahas melalui Dewan Pengusaha Provinsi melalui rapat pleno Dewan Pengupahan. Agenda rapat yang  dijadwalkan pukul 08.30 WIB baru dapat dimulai  pada pukul 09.00 WIB. Agenda yang semula hanya akan membahas Tata Tertib ternyata juga langsung membahas usulan-usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) . Rapat ini adalah rapat pertama pasca diterbitkannya Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.  Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota dewan Pengupahan dari unsur SP/SB, Unsur Pemerintah, Unsur Apindo dan unsur akademisi  mendapatkan pengawalan ketat dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja di provinsi banten, terlihat puluhan buruh dari berbagai Serikat diantaranya SP KEP SPSI, FSPMI, KASBI dan beberapa Serikat tingkat pabrik. Salah satu Pengurus Cabang SP KEP SPSI Kota Tangerang yang turut hadir...
Baca selengkapnya