Tegas...!!! Presiden KSPSI Andi Gani Nunawea tolak draft Permenaker yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi

(Jejak Solidaritas) Jakarta,28 November 2024

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nunawea menolak draft Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang baru tentang upah minimum 2025.
Mereka menilai usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sangat bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mendapatkan informasi draft terbaru Permenaker terkait upah. Didalamnya, upah minimum dibagi menjadi dua yakni, upah minimum padat karya dan upah minimum padat modal. "Kami menolak draf isi Permenaker tersebut. Pembagian dua kategori kenaikan upah minimum ini melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas Andi Gani di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Andi Gani menjelaskan, dalam putusannya MK hanya menyatakan bahwa kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alpha, dengan memperhatikan proporsionalitas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sementara, dalam draft Permenaker tentang upah minimum dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu membayar kenaikan upah minimum 2025 dapat dirundingkan di tingkat bipartit perusahaan.
Hal ini ditolak buruh karena penetapan upah minimum diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah sebagaimana keputusan MK. 

Selain itu buruh juga penolakan draft Permenaker terkait upah minimum sektoral yang rencananya diserahkan dalam perundingan bipartit di tingkat perusahaan atau dikaburkan kalimatnya sehingga terkesan Dewan Pengupahan Daerah tidak perlu membahas penetapan upah minimum sektoral (UMSP dan UMSK). "Jelas keputusan draft Permenaker ini bertentangan dengan keputusan MK, sehingga ditolak buruh," tutur Andi Gani.

Ia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan rekomendasi keputusan rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Lalu, UMSP berdasarkan rekomendasi keputusan rapat Dewan Pengupahan Provinsi. Selanjutnya, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), berdasarkan rekomendasi bupati/walikota yang berasal dari keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Selain itu buruh menyarankan agar UMSK berdasarkan rekomendasi bupati/walikota yang berasal dari keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota

"Buruh percaya Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memperhatikan tingkat kesejahteraan kaum buruh dengan tetap meningkat produktivitas dan kerja yang efisien," jelasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini Besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral Kota Tangerang Tahun 2025

Gambar
(Jejak Solidaritas) Tangerang, 13 Desember 2024 Rapat Pleno Pengupahan yang digelar sejak Jum'at pukul 13.00 WIB akhirnya dapat diselesaikan pada hari Sabtu pukul 03.00 WIB. Rapat yang berjalan alot mengalami 3 kali penundaan namun akhirnya semua unsur yang terlibat dapat bersepakat merekomendasikan kenaikan UMK dan UMSK Kota Tangerang dengan rekomendasi yang akan diserahkan kepada PJ. Walikota dengan besaran sebagai berikut : Upah Minimum Kota Tangerang naik sebesar 6,5% dari UMK 2024 menjadi Rp. 5.069.708,36 Upah Minimum Sektoral direkomendasikan menjadi :  Sektoral 1 ditambahkan 7 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.424.587,95 Sektoral 2 ditambahkan 4 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.272.499,69 Sektoral 3 ditambahkan 3 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.221.799,61 Sektoral 4 ditambahkan 2 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.171.102,53 Sektoral 5 berdasarkan kesepakatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Pengusaha Dengan direkomendasikannya nilai kenaikan UMK dan UMSK kota Tangerang maka penetapan UM...
Baca selengkapnya

Buruh Kota Tangerang tuntut kenaikan upah tanpa PP 51/2023

Gambar
Jejak Solidaritas , 06 November 2024. Bertempat di Sekretariat KSPSI Kota Tangerang Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) wilayah Kota Tangerang menyampaikan tuntutan kenaikan upah tahun 2025 tanpa menggunakan PP 51/2023 yang menurut AB3 merupakan aturan yang cacat hukum pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Maman Nuriman, koordinator AB3 menyampaikan bahwa Upah Kota Tangerang tahun 2025 sudah seharusnya naik berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak (Kabut Bergerak). Beliau menyampaikan bahwa kenaikan Upah untuk Buruh lajang sebesar 11,56 % atau menjadi Rp. 5.382.374,46 merupakan angka yang relevan berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu pemerintah kota tangerang juga sudah seharusnya menetapkan pula upah berbasis keluarga dengan besaran untuk keluarga menikah ditambahkan 11,58% , keluarga tanggungan 1 anak ditambahkan 24,32%, keluarga tanggungan 2 anak ditambahkan 34,99% dari upah buruh lajang.  Da...
Baca selengkapnya

UMP Banten Tahun 2025 Diusulkan Hanya Naik 2,51%

Gambar
(Jejak Solidaritas) Serang, 9 Desember 2025 Penentuan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025 yang hari ini mulai dibahas melalui Dewan Pengusaha Provinsi melalui rapat pleno Dewan Pengupahan. Agenda rapat yang  dijadwalkan pukul 08.30 WIB baru dapat dimulai  pada pukul 09.00 WIB. Agenda yang semula hanya akan membahas Tata Tertib ternyata juga langsung membahas usulan-usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) . Rapat ini adalah rapat pertama pasca diterbitkannya Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.  Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota dewan Pengupahan dari unsur SP/SB, Unsur Pemerintah, Unsur Apindo dan unsur akademisi  mendapatkan pengawalan ketat dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja di provinsi banten, terlihat puluhan buruh dari berbagai Serikat diantaranya SP KEP SPSI, FSPMI, KASBI dan beberapa Serikat tingkat pabrik. Salah satu Pengurus Cabang SP KEP SPSI Kota Tangerang yang turut hadir...
Baca selengkapnya