Koonsolidasi Akbar Serikat Buruh Banten Dorong Kenaikan Upah 2025 dan Diberlakukan Kembali Upah Sektoral

(Jejak Solidaritas) Tangerang, 21 November 2024 – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Provinsi Banten menggelar konsolidasi akbar untuk memperjuangkan kenaikan upah minimum Kota/Kabupaten(UMK) dan pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada tahun 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Tangerang tersebut, mereka mengusulkan kenaikan upah sebesar 11,56% sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Presidium Aliansi Serikat Buruh Banten Bersatu, Maman Nuriman, menyatakan bahwa angka 11,56% merupakan hasil kajian mendalam berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL) yang terus meningkat. “Kami menilai kenaikan ini adalah angka yang realistis untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat,” Maman.

Selain itu, serikat buruh juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan pemberlakuan UMSK yang sempat dihapus dalam kebijakan sebelumnya. Mereka berargumen bahwa UMSK penting untuk memberikan keadilan bagi pekerja di sektor-sektor tertentu yang memiliki tingkat risiko dan produktivitas lebih tinggi.

PD FSP KEP SPSI Prov. Banten yang hadir pada acara tersebut,  diwakili oleh Bung Misar, S.Pd.,S.H. juga menegaskan sikap Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait Upah Sektoral. “Kami tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga keadilan struktural, dengan adanya Upah Sektoral artinya pekerja di sektor industri tertentu dengan resiko kerja dan beban kerja yang lebih spesifik, dapat merasakan manfaat (upah-red) yang proporsional,” tambah Bung Misar.

Misar S.Pd., S.H
Sekretaris PD FSP KEP SPSI Prov. BANTEN

Konsolidasi ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai kabupaten/kota di Banten, termasuk kab dan kota Serang, Tangerang raya , dan kota Cilegon, yang menjadi basis industri utama. Mereka menyatakan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan ini tidak diakomodasi oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Konsolidasi akbar ini menandai babak baru perjuangan buruh di Banten yang berharap tahun 2025 menjadi momentum untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pekerja di provinsi tersebut. (riyan) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini Besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral Kota Tangerang Tahun 2025

Gambar
(Jejak Solidaritas) Tangerang, 13 Desember 2024 Rapat Pleno Pengupahan yang digelar sejak Jum'at pukul 13.00 WIB akhirnya dapat diselesaikan pada hari Sabtu pukul 03.00 WIB. Rapat yang berjalan alot mengalami 3 kali penundaan namun akhirnya semua unsur yang terlibat dapat bersepakat merekomendasikan kenaikan UMK dan UMSK Kota Tangerang dengan rekomendasi yang akan diserahkan kepada PJ. Walikota dengan besaran sebagai berikut : Upah Minimum Kota Tangerang naik sebesar 6,5% dari UMK 2024 menjadi Rp. 5.069.708,36 Upah Minimum Sektoral direkomendasikan menjadi :  Sektoral 1 ditambahkan 7 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.424.587,95 Sektoral 2 ditambahkan 4 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.272.499,69 Sektoral 3 ditambahkan 3 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.221.799,61 Sektoral 4 ditambahkan 2 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.171.102,53 Sektoral 5 berdasarkan kesepakatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Pengusaha Dengan direkomendasikannya nilai kenaikan UMK dan UMSK kota Tangerang maka penetapan UM...
Baca selengkapnya

Buruh Kota Tangerang tuntut kenaikan upah tanpa PP 51/2023

Gambar
Jejak Solidaritas , 06 November 2024. Bertempat di Sekretariat KSPSI Kota Tangerang Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) wilayah Kota Tangerang menyampaikan tuntutan kenaikan upah tahun 2025 tanpa menggunakan PP 51/2023 yang menurut AB3 merupakan aturan yang cacat hukum pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Maman Nuriman, koordinator AB3 menyampaikan bahwa Upah Kota Tangerang tahun 2025 sudah seharusnya naik berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak (Kabut Bergerak). Beliau menyampaikan bahwa kenaikan Upah untuk Buruh lajang sebesar 11,56 % atau menjadi Rp. 5.382.374,46 merupakan angka yang relevan berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu pemerintah kota tangerang juga sudah seharusnya menetapkan pula upah berbasis keluarga dengan besaran untuk keluarga menikah ditambahkan 11,58% , keluarga tanggungan 1 anak ditambahkan 24,32%, keluarga tanggungan 2 anak ditambahkan 34,99% dari upah buruh lajang.  Da...
Baca selengkapnya

UMP Banten Tahun 2025 Diusulkan Hanya Naik 2,51%

Gambar
(Jejak Solidaritas) Serang, 9 Desember 2025 Penentuan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025 yang hari ini mulai dibahas melalui Dewan Pengusaha Provinsi melalui rapat pleno Dewan Pengupahan. Agenda rapat yang  dijadwalkan pukul 08.30 WIB baru dapat dimulai  pada pukul 09.00 WIB. Agenda yang semula hanya akan membahas Tata Tertib ternyata juga langsung membahas usulan-usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) . Rapat ini adalah rapat pertama pasca diterbitkannya Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.  Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota dewan Pengupahan dari unsur SP/SB, Unsur Pemerintah, Unsur Apindo dan unsur akademisi  mendapatkan pengawalan ketat dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja di provinsi banten, terlihat puluhan buruh dari berbagai Serikat diantaranya SP KEP SPSI, FSPMI, KASBI dan beberapa Serikat tingkat pabrik. Salah satu Pengurus Cabang SP KEP SPSI Kota Tangerang yang turut hadir...
Baca selengkapnya