Konferensi Pers KSPSI Andi Gani Nunawea Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jejak Solidaritas - Jakarta, 4 November 2024, Bertempat di Hotel Tamarin Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini mengadakan konferensi pers untuk menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Andi Gani Nunawea saat memimpin aksi pengawalan sidang putusan MK hari Kamis, 31 Oktober 2024

Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemerintah berpotensi mengabaikan putusan MK terkait kebijakan pengupahan. Ia menyoroti bahwa bahkan pada hari Minggu, yang notabene hari libur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tetap mengadakan rapat kerja terbatas. Menurut Andi, hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya agenda terselubung yang merugikan buruh.

Sebagai tindak lanjut, pada 7 November 2024 mendatang akan diadakan Rapat Konsolidasi Nasional Dewan Pengupahan yang melibatkan perwakilan unsur buruh dari KSPSI dan KSPI di seluruh Indonesia, baik di tingkat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov), hingga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) seluruh Indonesia.

Dengan konferensi pers ini, KSPSI menyatakan sikap tegas untuk memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi dan putusan MK diindahkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia.

Ditempat terpisah, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang yang juga sebagai Sekretaris PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten menyatakan bahwa hingga saat ini PC maupun PD Banten akan menunggu arahan dari PP FSP KEP SPSI maupun DPP KSPSI dan siap untuk mengintruksikan seluruh jajaran Depeko/kab yang berada di wilayah Provinsi Banten untuk satu suara dalam menyikapi putusan MK terutama terkait Pengupahan. 

"Hingga saat ini kami (PD FSP KEP SPSI Banten - Red) masih terus berkomunikasi dengan seluruh perangkat agar tidak ada kesalah pahaman dam bertindak" pungkas Bung Misar, S.Pd,. S.H. (amonk) 




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini Besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral Kota Tangerang Tahun 2025

Gambar
(Jejak Solidaritas) Tangerang, 13 Desember 2024 Rapat Pleno Pengupahan yang digelar sejak Jum'at pukul 13.00 WIB akhirnya dapat diselesaikan pada hari Sabtu pukul 03.00 WIB. Rapat yang berjalan alot mengalami 3 kali penundaan namun akhirnya semua unsur yang terlibat dapat bersepakat merekomendasikan kenaikan UMK dan UMSK Kota Tangerang dengan rekomendasi yang akan diserahkan kepada PJ. Walikota dengan besaran sebagai berikut : Upah Minimum Kota Tangerang naik sebesar 6,5% dari UMK 2024 menjadi Rp. 5.069.708,36 Upah Minimum Sektoral direkomendasikan menjadi :  Sektoral 1 ditambahkan 7 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.424.587,95 Sektoral 2 ditambahkan 4 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.272.499,69 Sektoral 3 ditambahkan 3 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.221.799,61 Sektoral 4 ditambahkan 2 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.171.102,53 Sektoral 5 berdasarkan kesepakatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Pengusaha Dengan direkomendasikannya nilai kenaikan UMK dan UMSK kota Tangerang maka penetapan UM...
Baca selengkapnya

Buruh Kota Tangerang tuntut kenaikan upah tanpa PP 51/2023

Gambar
Jejak Solidaritas , 06 November 2024. Bertempat di Sekretariat KSPSI Kota Tangerang Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) wilayah Kota Tangerang menyampaikan tuntutan kenaikan upah tahun 2025 tanpa menggunakan PP 51/2023 yang menurut AB3 merupakan aturan yang cacat hukum pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Maman Nuriman, koordinator AB3 menyampaikan bahwa Upah Kota Tangerang tahun 2025 sudah seharusnya naik berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak (Kabut Bergerak). Beliau menyampaikan bahwa kenaikan Upah untuk Buruh lajang sebesar 11,56 % atau menjadi Rp. 5.382.374,46 merupakan angka yang relevan berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu pemerintah kota tangerang juga sudah seharusnya menetapkan pula upah berbasis keluarga dengan besaran untuk keluarga menikah ditambahkan 11,58% , keluarga tanggungan 1 anak ditambahkan 24,32%, keluarga tanggungan 2 anak ditambahkan 34,99% dari upah buruh lajang.  Da...
Baca selengkapnya

UMP Banten Tahun 2025 Diusulkan Hanya Naik 2,51%

Gambar
(Jejak Solidaritas) Serang, 9 Desember 2025 Penentuan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025 yang hari ini mulai dibahas melalui Dewan Pengusaha Provinsi melalui rapat pleno Dewan Pengupahan. Agenda rapat yang  dijadwalkan pukul 08.30 WIB baru dapat dimulai  pada pukul 09.00 WIB. Agenda yang semula hanya akan membahas Tata Tertib ternyata juga langsung membahas usulan-usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) . Rapat ini adalah rapat pertama pasca diterbitkannya Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.  Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota dewan Pengupahan dari unsur SP/SB, Unsur Pemerintah, Unsur Apindo dan unsur akademisi  mendapatkan pengawalan ketat dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja di provinsi banten, terlihat puluhan buruh dari berbagai Serikat diantaranya SP KEP SPSI, FSPMI, KASBI dan beberapa Serikat tingkat pabrik. Salah satu Pengurus Cabang SP KEP SPSI Kota Tangerang yang turut hadir...
Baca selengkapnya