Buruh Banten Kecewa, Pj. Gubernur Banten Batal Temui Perwakilan Buruh

(Jejak Solidaritas) Banten, 25 November 2025

Perwakilan serikat pekerja/buruh se-Provinsi Banten yang sejak pukul 12.00 WIB telah berkumpul di pelataran kantor Gubernur Banten merasa kecewa karena PJ. Gubernur Banten Bapak Al Muktabar yang seharusnya hari ini menemui perwakilan buruh untuk menyampaikan hasil kajian terkait kenaikan upah 2025, ternyata batal dan memilih menghadiri agenda lain. Menurut perwakilan buruh bung Maman Nuriman surat audiensi sudah dilayangkan sejak hari Jum'at (22 November 2024) dan sudah diteruskan dan diterima oleh Kadisnakertrans Provinsi Banten agar dapat memfasilitasi pertemuan tersebut. 

Siang ini perwakilan buruh didampingi oleh Kadisnakertrans Provinsi Banten Bapak Septo Kalnadi hanya dapat menemui Sekretaris Pribadi PJ. Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil kajian dan tuntutan kenaikan Upah tahun 2025. Selain itu perwakilan buruh juga menyampaikan kekecewaan karena PJ Gubernur tidak mau menemui perwakilan buruh. "Kami kecewa karena PJ. Gubernur tidak dapat meluangkan waktu untuk menemui kami, padahal agenda ini penting sekali mengingat kenaikan upah merupakan urat nadi perekonomian buruh/pekerja, agenda ini dapat saja ditunda besok, agar kami dapat bertemu langsung dengan pak PJ Gubernur" pungkas bung Misar, S.Pd.,S.H. yang merupakan Sekretaris PD FSP KEP SPSI Prov. Banten. 

Di kesempatan yang sama Kadisnakertrans Provinsi Banten menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadirkan PJ. Gubernur mengingat saat ini beliau harus menghadiri 3 (tiga) agenda kerja lainnya. Kadisnakertrans berjanji akan terus mengawal kajian dan tuntutan kawan-kawan buruh agar dapat dipertimbangkan oleh PJ. Gubernur saat menetapkan Upah 2025.

Adapun tuntutan perwakilan buruh/pekerja yang disampaikan pada saat audiensi adalah

  1. Tetapkan kenaikan upah 2025 sebesar 11,56% berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak. 
  2. Tetapkan Upah Sektoral 2025 berdasarkan versi SK GUBERNUR BANTEN tahun 2019 yang diberlakukan untuk tahun 2020.
Perwakilan serikat buruh/serikat pekerja berencana akan terus mengawal setiap rapat-rapat terkait kenaikan upah. (amonk) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ini Besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral Kota Tangerang Tahun 2025

Gambar
(Jejak Solidaritas) Tangerang, 13 Desember 2024 Rapat Pleno Pengupahan yang digelar sejak Jum'at pukul 13.00 WIB akhirnya dapat diselesaikan pada hari Sabtu pukul 03.00 WIB. Rapat yang berjalan alot mengalami 3 kali penundaan namun akhirnya semua unsur yang terlibat dapat bersepakat merekomendasikan kenaikan UMK dan UMSK Kota Tangerang dengan rekomendasi yang akan diserahkan kepada PJ. Walikota dengan besaran sebagai berikut : Upah Minimum Kota Tangerang naik sebesar 6,5% dari UMK 2024 menjadi Rp. 5.069.708,36 Upah Minimum Sektoral direkomendasikan menjadi :  Sektoral 1 ditambahkan 7 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.424.587,95 Sektoral 2 ditambahkan 4 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.272.499,69 Sektoral 3 ditambahkan 3 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.221.799,61 Sektoral 4 ditambahkan 2 % dari UMK 2025 menjadi Rp. 5.171.102,53 Sektoral 5 berdasarkan kesepakatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan Pengusaha Dengan direkomendasikannya nilai kenaikan UMK dan UMSK kota Tangerang maka penetapan UM...
Baca selengkapnya

Buruh Kota Tangerang tuntut kenaikan upah tanpa PP 51/2023

Gambar
Jejak Solidaritas , 06 November 2024. Bertempat di Sekretariat KSPSI Kota Tangerang Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) wilayah Kota Tangerang menyampaikan tuntutan kenaikan upah tahun 2025 tanpa menggunakan PP 51/2023 yang menurut AB3 merupakan aturan yang cacat hukum pasca dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Maman Nuriman, koordinator AB3 menyampaikan bahwa Upah Kota Tangerang tahun 2025 sudah seharusnya naik berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan oleh Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak (Kabut Bergerak). Beliau menyampaikan bahwa kenaikan Upah untuk Buruh lajang sebesar 11,56 % atau menjadi Rp. 5.382.374,46 merupakan angka yang relevan berdasarkan kajian Kebutuhan Hidup Layak. Selain itu pemerintah kota tangerang juga sudah seharusnya menetapkan pula upah berbasis keluarga dengan besaran untuk keluarga menikah ditambahkan 11,58% , keluarga tanggungan 1 anak ditambahkan 24,32%, keluarga tanggungan 2 anak ditambahkan 34,99% dari upah buruh lajang.  Da...
Baca selengkapnya

UMP Banten Tahun 2025 Diusulkan Hanya Naik 2,51%

Gambar
(Jejak Solidaritas) Serang, 9 Desember 2025 Penentuan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025 yang hari ini mulai dibahas melalui Dewan Pengusaha Provinsi melalui rapat pleno Dewan Pengupahan. Agenda rapat yang  dijadwalkan pukul 08.30 WIB baru dapat dimulai  pada pukul 09.00 WIB. Agenda yang semula hanya akan membahas Tata Tertib ternyata juga langsung membahas usulan-usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) . Rapat ini adalah rapat pertama pasca diterbitkannya Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.  Rapat Pleno yang dihadiri oleh anggota dewan Pengupahan dari unsur SP/SB, Unsur Pemerintah, Unsur Apindo dan unsur akademisi  mendapatkan pengawalan ketat dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja di provinsi banten, terlihat puluhan buruh dari berbagai Serikat diantaranya SP KEP SPSI, FSPMI, KASBI dan beberapa Serikat tingkat pabrik. Salah satu Pengurus Cabang SP KEP SPSI Kota Tangerang yang turut hadir...
Baca selengkapnya